Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor

Kelompok 4

KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR

Dosen Pengampu : Anas Malik,SE.I,.ME.Sy

Disusun oleh:

Retno Dwi Nurfalah (1551020278)

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUS AGAMAISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/2017 M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan makalah ini dapat kami selesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW dan para pengikut ajarannya.

Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Anas Malik,SE.I,.ME.Sy, selaku dosen Mata Kuliah Ekonomi Makro Islam yang telah membimbing saya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini,

2. Orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung saya, dan

3. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan makalah ini.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini.

Sukarame, 23 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

COVER............................................................................................................

KATA PENGANTAR.................................................................................... ii

DAFTAR ISI.................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah...................................................................... 1

B. Rumusan Masalah................................................................................ 1

C. Tujuan.................................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor........................... 3

B. Aliran Pendapatan dan Syarat Keseimbangan............................... 3

C. Syarat Keseimbangan.................................................................... 4

D. Jenis-Jenis Pajak............................................................................. 7

E. Unsur-Unsur Pajak......................................................................... 9

F. Efek Pajak Keatas Konsumsi Dan Tabungan .............................. 10

G. Efek Pajak Terhadap Konsumsi Dan Tabungan........................... 11

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................... 14

B. Saran............................................................................................. 14

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian yang sebenarnya corak kegiatan ekonomi adalah jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendekati dari keadaan yang sebenarnya dalam makalah ini akan di bahas tentang perekonomian tiga sektor. Sistem Perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yg terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Terdapat kelemahan pada sistem persaingan sempurna pada tahun 1930 terjadi Depresi besar, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien. Kelemahan tersebut antara lain keadaan yang diasumsikan jauh dari kenyataan, adanya perbedaan yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan yang diperoleh perusahaan, distribusi pendapatan tidak merata, dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tidak penuh sehingga terjadi pengangguran besar - besaran. Terdapat dua perubahan penting dalam perekonomian yaitu pungutan pajak akan mengurangi agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Peranan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor diantarannya membuat peraturan - peraturan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi antara lain yaitu menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang mendorong kearah terciptannya kegiatan ekonomi yang efisien, menciptakan persaingan bebas, menghapus kekuatan monopoli, menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan ekonomi dan menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari keseimbangan ekonomi tiga sektor?

2. Apa saja syarat-syarat keseimbangan ekonomi tiga sektor?

3. Apa saja unsur-unsur pajak?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan makalah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian dari keseimbangan ekonomi tiga sektor.

2. Untuk mengetahui syarat-syarat keseimbangan ekonomi tiga sektor.

3. Untuk mengetahui unsur-unsur pajak.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor

Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor yang berikut : rumah tangga, perusahaan dan pemerintahan. Dengan demikian dalam menganalisis perekonomian tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemeritah ke atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian.

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu:

1. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pungutan keatas konsumsi rumah tangga.

2. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dana ini akan menaikkan pembelanjaan agregat.

Perubahan-perubahan ini penting pengaruhnya kepada penentuan keseimbangan pendapatan rasional.

Dalam perekonomian tiga sektor kegiatan perdagangan luar negeri masih diabaikan. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor masih tetap dimisalkan kegiatan ekspor dan impor tidak dilakukan. Ini berarti analisis yang dibuat masih memisalkan bahwa barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan tidak dijual ke luar negeri dan masyarakat atau perusahaan tidak membeli dan mengunakan barang-barang dan jasa yang diimpor. Disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri maka perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup.

B. Aliran Pendapatan Dan Syarat Keseimbangan

Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian dimana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik perlulah terlebih dahulu disadari pola aliranpendapatan dan pengeluaran yag berlaku dalam perekonomian tersebut dan selanjutnya dari gambaran tersebut ditunjukkan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor.

Aliran Pendapatan Dan Pengeluaran

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkuasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah :

1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama.

2. Aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan .

3. Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran keatas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.[1]

C. Syarat Keseimbangan

Dalam suatu perekonomian keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila: penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya (Y), yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat, atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut, meliputi tiga jenis perbelanjaan: konsumsi rumah tangga

, investasi perusahaan

dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa

. Dengan demikian keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah: penawaran agregat = pengeluaran agregat

, atau :

Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksikan barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga (gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan)dan aliran ini sama nilainya dengan pendapatan nasional

. Dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah suntikan kedalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan : suntikan = bocoran. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga setor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan yang berikut

dan

Keseimbangan dalam perekonomian tertutup

Keseimbangan perekonomian negara akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan perbelanjaan agregat. Disamping itu keseimbangan dapat pula ditunjukkan melalui pendekatan suntikan-bocoran.

Penentuan tingkat keseimbangan secara grafik

Dalam perekonomian tertutup perbelanjaan agrgat dibedakan kepada tiga komponen. Konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian keseimbangan pendapaan nasional dicapai pada keadaan yang berikut : Y= C + I + G. Nilai Y menggambarkan pendapatan nasional atau penawaran agregat yang wujud, manakala C + I + G adalah perbelanjaan agregat dalam ekonomi tiga sektor. Pada keseimbangan, fungsi perbelanjaan agregat C + I + G memotong garis 45 derajat, dan pada titik perpotongan tersebut (titik E) perbelanjaan agregat adalah sama dengan pendapatan nasional dan berarti syarat keseimbangan Y= C + I + G dipenuhi.

Menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan

Untuk menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan akan digunakan pemisalan-pemisalan berikut.

i. Fungsi konsumsi :

+b Y_d^.

ii. Pengeluaran pemerintahan :

₀^.

iii. Investasi perusahaan : I₀^.

iv. Pajak yang dipungut pemerintah :

Kasus I : pajak tetap sebanyak T₀^.

Kasus II : pajak proporsional ebanyak _tY.

Berdasarkan kepada pemisalan-pemisalah diatas pendapatan nasional dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak tetap (kasus I) adalah seperti ditunjukkan dalam perhitungan berikut :

) +

Untuk kasus II, yaitu apabila dimisalkan sistem pajak adalah paja proporsional, pendapatan nasional nasional pada keseimbangan adalah seperti ditentukan oleh penghitungan berikut:

D. Jenis-Jenis Pajak

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dielakkan pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut pemerintah perlu mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahaan. Uraian dibawah ini secara ringkas menerangkan struktur pajak yang menjadi sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

1. Berdasarkan Pihak Yang Menanggung

Pajak langsung dan pajak tak langsung

a. Pajak langsung

Pajak langsung yang berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak.

b. Pajak tak langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpir barang. Akan tetapi, pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor dibayarnya dalam menentukan harga penjualannya.

2. Berdasarkan Pihak Yang Memungut

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah.

a. Pajak Negara

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak pusat diatur dalam suatu peraturan yang disebut undang-undang tentang perpajakan nasional. Pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjalan (PPn), dan Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai objek pajak tersendiri. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam suatu peraturan yang disebut peraturan daerah (PERDA).Pelaksanaa pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh pajak daerah adalah iuran kebersihan, retribusi masuk terminal, pajak tontonan, pajak reklame retribusi parkir, dan retribusi galian pasir.

3. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif

a. Pajak subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak ysng memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang

berhubungan erat dengan kemammpuan membayar wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk pajak subjektif ialah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).

E. Unsur-Unsur Pajak

Terdapat unsur penting yang terdapat dalam pajak yaitu subjek pajak, objek pajak,dan tarif pajak.

1. Subjek Pajak

Subjek pajak yang disebut juga wajib pajak adalah orang atau badanyang menurut ketentuan wajib membayar pajak kepada negara. Menurut ketentuan setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperoleh dengan cara mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwilayah dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal.

Selanjutnya, setiap wajib pajak harus mengisi formulir Surat Pemberitahuan T ahunan (SPT) dan menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal. SPT merupakan perhitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak, biasanya selama 12 bulan.

2. Objek Pajak

Objek pajak adalah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan bunga.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak terhadap objek yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Secara umum, besar kecilnya pajak yang dibayar ditetapkan atau dihitung dengan sistem tarif proporsional, progresif, dan degresif.[3]

a. Pajak regresif

Sistem pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi dinamakan pajak regresif. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakin tinggi pendapatan semakin kecil persentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Nilai pajak yang sama besarnya tana memerhatikan pendapatan seorang dapat digolongkan sebagai pajak regresif. Pajak impor dan pajak penjualan dapat digolongkan sebagai ajak regresif, yaitu kepada orang kaya pajak tersebut merupakan sebagian kecil dari pendapatannya. Tetapi untuk golongan miskin, ia meliputi persentasi yang lebih besar kepada pendapatannya. Pembayaran fiskal untuk orang yang berpergian ke luar negeri meruakan conth lain dari pajak regresif.

b. Pajak proporsional

Persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi dinamakan pajak proporsional. Dalam sistem pajak seperti ini tidak dibedakan diantara penduduk yang kaya atau yang miskin dan diantara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut persentasi yang tetap. Walau bagaimanapun, dalam nilai nomin alnya, makin tinggi endpatan atau kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayar. Dibanyak negara, sistem pajak ini digunakan dalam memungut pajak pendapatan (keuntungan) perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan.

c. Pajak progresif

Sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat dinamakan pajak progresif. Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Di berbagai negara sistem pajak progresif digunakan untuk memungut pajak pendapatan orang-orang yang bekerja makan gaji. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak. Disamping itu sistem itu bertujuan untuk lebih meratakan pendapatan.[4]

F. Efek Pajak Keatas Konsumsi Dan Tabungan

Dalam perekonomian tiga sektor pendapatan disposebel telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional . dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan dianatara pendapatan disposebel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara persamaan berikut : Y_d=Y-T

Yaitu, pendapatan disposebel (Y_d) adalah sama dengan pendapatan nasional (Y) dikurangi oleh pajak (T).

Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebebkan karena pajak yang dibayarkan mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposebel, pengeluaran konsumsi dan tabungan, secara umum dapat dirumuskan:

i. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposebel sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaan : Y_d=Y-T

ii. Penurunan pendapatan disposebel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tanga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan.

G. Efek Pajak Terhadap Konsumsi Dan Tabungan

Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan diantara pendapatan disposibel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara berikut:

Pendapatan disposibel (Y_d) = Pendapatan nasional (Y) – Pajak (T)

Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebanyak pajak yang dipungut. Penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Walaupun bentuk sistem pajak yaitu pajak tetap pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut:

ΔC=MPCxT
ΔS = MPS x T [5]

1. Pengeluaran Pemerintah

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Dinegara-negara yang sudah sangat maju, Pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah.

2. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah

a. Proyeksi jumlah pajak yang di terima: Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang akan dapat di kumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan di lakukan.

b. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai: Mengatasi masalah pengangguran, menghidari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang di peroleh oleh pajak.

c. Pertimbangan politik dan keamanan: Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, keamanan. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar.

3. Fungsi Pengeluaran Pemerintah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan yang penting dalam menentukan perbelanjaan pemerintah. Dengan kata lain pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran ekonomi, misalnya, pendapatan pajak berkurang. Tetapi untuk mengatasi pengangguran itu pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam perbelanjaannya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memburuk keadaan inflasi yang berlaku. [6]

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga dan pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Cara yang pertama adalah membedakannya dengan cara pajak langsung dan pajak tak langsung. Cara lain adalah pajak regresif, pajak proporsional dan pajak progresif. Keseimbangan PN dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat dan pendekatan suntikan bocoran. Multiplier dalam ekonomi tiga sektor dapat dibedakan kepada dua jenis yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan multiplier dalam sistem pajak proporsional. Jenis- jenis penstabilan otomatik yang utama adalah pajak proporsional dan pajak progresif program asuransi pengangguran. Sistem harga minimum kebijakan fiskal diskresioner dilakukan dengan menambah pengeluaran agregat pada waktu pengangguran mengurangi pada waktu inflasi.

B. Saran

Dalam proses menyelesaikan makalah ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan serta kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang membaca makalah kami selalu kami nantikan sebagai acuan kami untuk menjadi lebih baik lagi.